Oh, Irrasional

Oleh Mas ud HMN Ketua Pusat Kajian Peradaban Melayu Jakarta

Curah hujan tinggi datang dari langit. Kota Londonpun tidak terkecuali. Hari hari akhir Januari 2014 itu Ibu Kota Inggris Raya diserang banjir. Pangeran Charles datang menemui rakyatnya yang tertimnpa banjir. Pewaris Kerajan Inggris itu menyatakan bahwa ia tidak membawa bantuan. Tentu dimaklumi bahwa karena ia bukan Perdana Menteri. Yang mempunyai budget, anggaran dan sarana. Rakyat Inggris tahu.

Meski tanpa paket bantuan. Pangeran belia ini, hadir pertama kali ketika rakyat Inggris tertimpa bencana banjir. Masyarakat kota London memberinya apresiasi tinggi. Seorang di antara kerumunan massa, berucap kami tahu banjir adalah musibah. Kami tahu anda tidak dapat membantu kami. Yang kami perlukan Anda hadir di sini saat kami menderita.

Perasaan memang nuansa sontak, menyentakkan. Begitu rasa haru perasaan warga Inggris ini irrasioanl. Mereka menyalahkan Perdana Menterinya yang sibuk sepanjang hari. Sehingga alpa terhadap warga negaranya yang sedang ditimpa bencana. Mereka merasa Pangerannya yang peduli. Perdana Menterinya entah kemana. Barangkali lupa. Bisa juga memang tidak peduli. Sekali lagi, inilah perasaan. Bisa jadi irrasioanal.

Rasanya peristiwa ini adalah pelajaran. Ada rasional dan ada juga irrasional. Yang terakhir ini adalah simbol perasaan mewakili hati. Kita semua harus dapat menangkap nuansa rational dan nuansa hati tersebut.

Nah sekarang bagaimana di negeri kita. Jajaran elit, mulai Menteri dan politisi pada sibuk banyak agenda, banyak jadwal diskusi seminar, lokakarya dan entah apa lagi. Bisakah bersama dengan rakyat. Keperluan rakyat jadi rasa peduli. Perasaan rakyat jadi keprihatinannya.

Bagi calon pemimpin pada masa tahun politik ini nampaknya relevan. Dimana kita bediri mendekati dan memihak kepada rakyat. Dunia kita terbentuk dari dunia rasional otak dan  dimensi irrasioanl hati dan perasaan. Di mana kita berdiri, antara dua sisi dhuaafa dan si kaya.

Terkait dengan ini ada juga bagusnya ada yang sadar. Seperti John Wesley (1703-1791) menyatakan bahwa mencobakan metode rasional dalam keberagamaan sebagai senyap, gelap dan terang. Ternyata kata dia, yang terang ada cahaya hati di dalam kalbu selain rasional dalam otak,

Ada kesejalanan dengan kifrahnya kaum sufi. Karena ini pula yang dijadikan acuan kaum Sufiis  ketika rasio impreasip tidak berjalan mulus. Padahal, itu yang ditentang kaum rasional dalam  dalilnya bahwa yang pertama diturunkan Tuhan  terhadap realitas adalah akal.

Soalnya kemudian, di atas itu semua, sekali lagi ada pertanyaan dimana kita berdiri. Posisi apa yang harus kita jalankan. Kita memahami kebudayaan yang kita tegakkan memerlukan sentuhan hati. Berbentenglah di hati rakyat dan titilah kemenangan bersama kaum yang lemah.

Berbenteng di hati rakyat, ini bagaikan sumbu kepemimpinan (X) dalam menjalani langkah fungsi (Y) kedepan. Melukai atau melupakan rakyat bukan lah jalan yang benar, Yang benar bersama dengan rakyat.

Bersama rakyat identik bersama dengan kaum lemah atau kaum dhuafa. Berjuang bersama memberikan yang terbaik untuk mereka. Golongan inilah yang pemimpin yang salih.

Interpretasi paparan di atas, hubungan sumbu X dan Y, ibarat relasi yang seiring sejalan. Semakin baik fungsi tinggi kesalihan semakin tinggi pula nilai kepemimpinan. Sebaliknya semakin rendah kesalihan semakin rendah pula nilai kepemimpinan.

Yang jelas, upaya untuk mengantarkan rakyat berkemajuan merupajan tugas kita semua. Golongan yang rusak moralnya, tentu tidak mempunyai minat. Karena mereka hanya memerlukan mencdapai kepentingan sendiri, tidak peduli kepada yang lain.

Tetapi, bila berbenteng di hati rakyat dan berjuang bersama kaum dhuaafa adalah patriotic. Itulah jalan untuk kemenangan sejati. Insya Allah l

Politik Santun

Oleh Mas ud HMN

Politik santun adalah sikap wajar yang lemah lembut. Kata santun dipadankan dengan kata sopan bermakna sesuai dengan etika. Atau nilai yang bersumber dari agama atau tradisi yang baik. Politik yang santun akan menghasilkan sesuatu yang baik, berguna atau bermanfaat.

Tentang politik santun ada pernyataan yang menarik. Yaitu ketika Marzuki Ali yang menyatakan partai Demokrat adalah korban dari politik santunnya, apakah betul. Politik santun, apa itu. Masakan dengan sikap santun membawa korban. Aneh juga. Tapi keluhan Marzuki Ali ini demikian keadaannya agaknya perlu penjelasan.

Seperti di tulis dalam satu harian ibu kota, bahwa sebagai partai politik, partai Demokrat melalui pembinanya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal penampilan. Sedang substansi politik koruptip dilakukan Yudhoyono (SBY) selalu berkampanye soal tata krama dan budaya politik santun (Didik Supriyanto, Merdeka.Com 4/2)

Didik Supritanto tampaknya memberi penilaian bahwa, itulah yang ditampilkan oleh tokoh petinggi awal parai Demokrat. Misalnya, Anas urbaningrum, Andi Malarangeng, yang selalu menunjukkan kelembutan kata kata dan merendah. Intinya difokuskan pada penampilan pencitraan kata kata.

Sayangnya, tulis Didik mempertanyakan ideology partai Demorat. Yang merupakan ruh gerakan partai untuk merespons tuntutan masyrakat. Padahal  ini sangat diperlukan. Dengan demikian  partai Demokrat tidak punya idologi dan visi.

Kembali pada  apa yang dikeluhkan Marzuki Ali bahwa korban dari politik santun tidak pas. Hal itu dapat dikemukakan sebagai berikut:

Pertama, politik santun pada ucapan juga tidak pas. Lihatlah ucapan yang dilemparkan Ruhut Sitompul yang juga kasar dan tidak santun. Kita tidak bisa membayangkan petinggi partai yang santun dengan mengambil penampilan model Ruhut Sitompul dan juga Ramadahan Pohan, mereka ini bertengger atas nama partai Demokrat.

Kedua, sikap partai Demokrat dalam kepentingan rakyat dengan kanaikan harga bahan bakar minyak. Ini jelas tidak santun. Termasuk koruptifnya petinggi parti Demokrat. Lagi lagi tidak mencerminkan santun yang substansial.

Dari paparan ini, Demokrat ditinggalkan rakyat bukan karena politik santun tetapi karena politik yang artificial itu, sementara dalam tataran substansial sebaliknya. Koruptif, tidak peduli rakyat, tanpa visi yang jelas.

Sebagai perbandingan, lihat ketika Presiden Habibi yang berkuasa dalam waktu pendek. Habibie mampu stabilkan nilai tukar dolar. Tapi pemerintah SBY sekarang membiarkan dolar menyentuh  12 ribu rupiah lebih.

Rakyat tidak dapat memahami sesungguhnya apa arti ucapan politik santun yang disejalankan dengan sikap yang kontradiktif. Ini bisa membawa kita pada kesimpulan bahwa partai Demokrat kehilangan substansi politiknya karena koruptif, dan tidak mampu memberi sumbangan nyata dalam merespon keperluan dan kepentingan rakyat banyak. Sekali lagi bukan korban dari politik santun.

Penulis adalah Dosen Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (UHAMKA) Jakarta.

Korupsi Sebagai Pilihan?

Oleh Mas ud HMN Ketua Pusat Kajian Peradaban Melayu Jakarta

Korupsi sebagai pilihan? Ya! Mengapa demikian. Kenapa selalu ada korupsi. Bahkan korupsi berkelanjutan di negeri kita ini. Lalu hukum galau terhadap perspektif kemanusiaan. Maka gelap bergabung bergulung membentuk badai lautan menghentak buana kita.

Adakah hubungan korupsi sebagai pilihan kerja mencari nafkah? Pandangan dari segi hukum pidana, tidak ada hubungan hukum dan kerja mencari nafkah. Sebab hukum adalah konsep keadilan, sementara mencari nafkah adalah konsep ekonomi memenuhi kebutuhan. Tetapi bagaimana jika korupsi sebagai pilihan untuk mencari nafkah?

Ini sesuatu yang menarik. Mengingat pelaku korupsi banyak dari pekerja birokrasi. Mereka mencari nafkah sebagai karyawan, dalam waktu yang sama menjalankan korupsi. Mereka  mengerti apa yang dilarang, mereka tetap melanggar.

Tidak dalam perjumpaan konsep keadilan dan kemanusiaan, tapi sebaliknya. Hadir dalam era kelamnya hati dengan cahaya langit.

Sebab hidup manusia selalu saja menawarkan pilihan pilihan. Pilihan keduniaan, hedonis dan pilihan nubuaah dengan dimensi profetik.

Bisa jadi pilihan untuk korupsi adalah olah akal manusia. Seorang teman pernah menceritakan seorang koruptor yang sudah divonis, memiliki uang yang banyak. Kesimpulannya, korupsi adalah pilihan untuk mencari uang.

Sesungguhnya sudah banyak diskusi hukum tentang kejahatan dan korupsi. Rumusannya banyak. Beragam. Tetapi soal yang satu ini korupsi semakin ramai saja, dan tetap  tak ada solusi yang  pasti. Hal ini bisa dilihat seperti berikut:

Pertama, korupsi dalam konsep sosiologi. Ia bagian dari gejala prilaku kelompok masyarakat. Gejala korupsi lantaran ada pemicunya. Ibarat pimping yang merunduk karena ada angin. Faktor pemicu adalah angin, sedangkan pimping adalah masyarakat itu sendiri. (Najib Alatas, Sosiologi Korupsi, l980)

Kedua, korupsi dalam konsep pidana. Hal ini dikaitkan dengan kejahatan. Pidana sebagai bagian penegakan keadilan dengan melawan kriminal (kejahatan).

Ketiga, korupsi dalam konsep psikologi yaitu hubungan perilaku korupsi dan motivasi. Motivasi adalah dorongan untuk mencapai sesuatu.

Dari tiga paparan di atas, maka yang amat aktual adalah korupsi dalam hubungan mencari nafkah. Inilah yang menjadikan korupsi itu sangat relevan. Mencari kehidupan yang lebih baik melalui korupsi. Bisa ditangkap, itu risiko bisnis yang sudah diperhitungkan.

Motivasi inilah yang membuat orang bersiteguh meneruskan korupsi. Bukan karena tidak tahu hukum pidana. Mereka sadar akan adanya risiko. Tapi itu alternatif. Hidup ini perlu ada pilihan.

Tugas kita, kini harus memasuki, membelai lembah rohani, dimensi jiwa. Menyelusup untuk memberi gambaran dan penjelasan. Kesadaran kembali dari dimensi kejiwaan yang lenyap di bawah arus hedonisme, keduniaan yang bersisi gelap.

Sejarah memberi kesaksian kepada kita sekalian bahwa, kejahatan adalah menghancurkan. Kebaikan akan datang mengganti yang bathil tercela.

Terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan konteks korupsi sebagai pilihan mencari nafkah.ini sebuah gejala baru yang harus dihadapi. Kita memerlukan perluasan konsep pekerjaan dalam  mencari jalan yang halal. Lapangan kerja yang pantas mestilah kita upayakan. Hal ini sekaligus untuk menghidari cara yang salah dalam mengambil alternatif pilihan hidup.

Akhirnya, dalam kerangka itulah kita membangun motivasi dan optimisme dan etos kerja yang tinggi. Kalau tidak mau bagaiman lagi. Karena ajaran agama mengaskan sesungguhnya nasib sesuatu kaum ditentukan oleh kaum itu sendiri. Semoga!

   .

Isu Bersama Indonesia-Malaysia

Oleh Mas ud HMN*)

Mengurai isu bersama demi kepentingan Indonesia dan Malaysia adalah unsur penting. Mengingat kedua negara ingin bekerja sama dalam membangun. Media berperan dalam hal ini.

Hal itu menjadi topik dari sambutan Dato Zahrain Muhammad Hashim Duta Besar Malaysia untuk Indonesia dalam pertemuan dengan wartawan Malaysia dan Indonesia di Shangrila Hotel tanggal 15 Januari 2014 lalu. Pertemuan perkenalan dengan Duta Besar Malaysia untuk Indonesia yang baru menempati jabatan.

Berpidato di depan 200 orang unsur wartawan kedua Negara, pejabat Kedutaan Malaysia dan para undangan Dato Zahrain Muhamamd Hashim menekankan bagaimana isu bersama diangkat, dan cara mengelola isu tersebut.

Pada kesempatan sekarang melalui essay ini singkat kami mau mencoba untuk meninjau hal tsb berdasarkan pengakan pengalaman masa lalu.

Agaknya tidak keliru untuk menyatakan bahwa sesungguhnya, ada dua esensi persoalan yang mengemuka atau muncul menjadi isu. Secara umum selama ini yang jadi soal terus berulang sekurang kurangnya adalah sbb:

Pertama, masalah perbatasan, masalahnya berkaitan dengan lintas darat lintas perairan, nelayan dsnnya.  

Kedua, tenaga kerja yang persoalanya berkisar tenaga kerja ilegal, masalah pembantu rumah tangga.

Seperti dikatakan Dato Seri Zahrein Muhammad Hashim hal itu ternyata terus berulang dalam waktu yang berbeda. Katanya meskipun isu itu tidak selalu baru, namun demikian, terkadang  bisa repot juga.

Menurut hemat Dato Zahrain fungsi wartawan bisa berkontribusi positif menangkal isu tersebut. “Kami siap bekerjasama,” katanya.

Ini sejalan dengan pandangan Saiful Hadi dari pimpinan kantor berita nasional ANTARA. Ia mengatakan era keterbukaan di Indonesia sejak era reformasi muncul sebagai ekpresi kebebasan informasi. Dampaknya ialah pemberitan media masa kadang kadang, kata dia, lupa kepada kepentingan bangsa yang lebih besar.

“Mungkin situasi ini yang membedakan posisi wartawan Indonesia dan Malaysia,” kata Saiful Had dalam sambutan pada acara pertemuan wartawan Indonesa dan Malaysia dengan Duta Besar Malaysia tersebut.

Tapi walau demikian, menurut Saiful Hadi yang juga Ketua Ikatan Wartawan Indonesia –Malaysia, ia akan berusaha keras menguatkan lagi kerjasama yang intens untuk kepentingan bersama.

Sebagai gayung bersambut kata berjawab dalam acara itu tampil pula dari utusan TV channel 3 Malaysia yang menyambut positif pertemuan tersebut. Seraya berharap ini sebagai langkah maju untuk masa depan. Hal itu diwujudkan dalam komunikasi masa yang mencerminkan tangung  jawab bersama kepentingan bangsa serumpun, Malaysia dan Indonesia.

Akhirnya, tiada bisa lain antara kedua Negara harus bekerjasama yang seerat-eratnya. Dalam arti isu bersama dijadikan kesepakatan. Dengan landasan itu berita yang kontra produktif untuk hubungan kedua Negara harus dieliminir. Bagi Indonesia figur Duta Besar Dato Zahrein Hashim sangat menentukan. Hubungan yang menjayakan kedua Negara Indonesia dan Malaysia.

*) Penulis adalah Dosen Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (UHAMKA) Jakarta. Email : masud_hmn@yahoo.com

Darmansyah Husein Mantan Bupati Belitung Barat Izinkan Kapal Hisap Rusak Ekosistem Laut Wilayah Pariwisata

H Darmansyah Husein mantan Bupati Belitung Barat
dan adiknya dr Wiryati Husein

Jakarta (MP) - Dari hasil investigasi yang cukup memakan waktu, akhirnya ditemukan salah satu Keputusan Bupati Belitung Barat H Darmansyah Husein, yang mana keputusan Bupati tersebut dengan Nomor : 004/IUP.E/DPE/2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Bumi Hero Perkasa. Dari data yang ada, sudah sebanyak enam perizinan yang telah dikeluarkan oleh Bupati H Darmansyah Husein pada saat menjabat Bupati.

Dengan adanya perizinan kapal hisap biji timah di laut, maka dengan sendirinya terumbu karang dan habitat laut yang ada di seluruh pantai Kabupaten Belitung Barat akan punah, dikarenakan beroperasinya kapal isap biji timah PT Bumi Hero Perkasa. Dan di sini rakyat Kabupaten Belitung Barat harus tahu bahwa Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia sudah melarang beroperasinya kapal hisap PT Bumi Hero Perkasa tertanggal 07 Nopember 2012, izin yang telah dikeluarkan oleh mantan Bupati H Darmansyah Husein tersebut berdampak buruk bagi rakyat Kabupaten Belitung Barat, khususnya para nelayan di pesisir pantai Belitung Barat.

Dihimbau kepada rakyat Kabupaten Belitung Barat segeralah bertindak atas izin yang dibuatkan oleh mantan Bupati H Darmansyah Husein tersebut. Di sini terlihat jelas mantan Bupati tersebut tidak berpihak kepada rakyat Kabupaten Belitung Barat.

Selanjutnya untuk apa rakyat Belitung mendukung H Darmansyah Husein kedepannya. Beberapa tokoh masyarakat di Tanjung Kandang sudah dikonfirmasi, dan semuanya menentang keras adanya kapal hisap di daerah pantai Belitung Barat. Dan beberapa narasumber menyatakan, kebijakan mantan Bupati H Darmansyah Husein untuk izin kapal isap tersebut diduga untuk kepentingan adiknya yang mencalonkan bupati tahun 2013 ini. Dihimbau kepada masyarakat Belitung yang peduli pada lingkungan hidup, segeralah sepakat untuk bertindak terhadap mantan Bupati H Darmansyah Husein yang didukung adiknya dr Wiryati Husein yang mencalonkan bupati sekarang.

Masyarakat Sijuk Badau sudah terbukti melakukan perlawanan dan menentang adanya perizinan kapal hisap biji timah tersebut. Yang mana masyarakat Sijuk Badau sudah melaporkan kepada Menteri Lingkungan Hidup secara tertulis dan Menteri Lingkungan Hidup pun telah menjawab secara secara tertulis, bahwa melarang keras perizinan yang dikeluarkan oleh mantan Bupati H Darmansyah Husesin tersebut, karena tidak sesuai dengan tata ruang yang ada dan akan merusak ekosistem, cagar alam, areal pariwisata yang ada di Kabupaten Belitung Barat yang lagi ramai-ramainya dibicarakan. Dan mohon kepada aparat penegak hukum, agar mencari tahu tentang dikeluarkannya perizinan kapal isap PT Bumi Hero Perkasa. Diduga keras, adanya unsur suap atas perizinan PT Bumi Hero Perkasa. Dengan demikian kami juga memohon agar KPK segera menindaklanjuti permasalahan tersebut.

“Bersatulah rakyat Belitung untuk menentang kebijakan H Darmansyah Husein tersebut yang intinya akan merugikan rakyat Belitung. Rakyat yang sudah tahu jangan memilih pemimpin yang usdah jelas merugikan rakyat. Untuk apa kita pilih jadi pemimpin lagi, masih banyak pemimpin yang berjiwa besar untuk membangun Kabupaten Belitung,” kata seorang tokoh masyarakat. Red