Penerbitan Sertifikat di BPN Kota Pekanbaru Tidak Profesional

Kinerja BPN Kota Pekanbaru Bobrok,

Masyarakat Teraniaya

Pekanbaru, Melayu Pos

Proses penerbitan sertifikat sebidang tanah yang biasa dikerjakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekanbaru mulai menjadi polemik bagi masyarakat, yaitu sertifikat  No:2063 atas Nama Ir Renawati Setiawan yang berada di jalan Tambang Dua sebelah Tower Tekomsel menuju Siak Dua di Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, diduga sertifikat aspal (asli tapi palsu).

Dengan begitu masyarakat menjadi korban ulah penerbitan sertifikat (aspal) tersebut, maka aset Jalan Tambang Dua menuju Siak Dua Air Hitam terputus yang bakal menjadi polemik berkepanjangan, jika BPN Kota Pekanbaru tidak mau merevisi sertifikat yang telah diterbitkannya, maka masyarakat tidak akan percaya lagi dengan produk penerbitan sertifkat di BPN  Kota Pekanbaru. Salah satunya dasar syarat penerbitan sertifikat yang terdaftar SKGR  dengan nama Kabri No:592.2/33/II/2500 tanggal 5-2-2005 yang telah terdaftar di BPN Kota Pekanbaru, ternyata aspal.

Saat ketua Investigasi LSM Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintah Pusat dan Daerah (PKA-PPD) Tuafik Hidayat menelusuri kebenaran Surat Sertifikat yang diterbitkan BPN Kota Pekanbaru berdasarkan SKGR Kabri dengan No 592.2/33/II/2500 tanggal 5-02-2005 dikelurahan Labuh Baru Barat saat itu dijabat oleh PLH Drs H M Jaminur NIP (010130713) dan juga sebagai Camat Payung Sekaki yang tidak mengesahkan surat SKGR Kabri, namun BPN Kota Pekanbaru berani menerbitkan sertifikat atas nama Ir Renawati Setiawan No sertifikat 2063.

Sementara SKGR yang terdaftar di Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki dengan nama Rusli yang telah dijual ke RA Silalahi, AMD dengan No.592.2/33/II/2005 tanggal 7-02-2005 dan SKGR W Maimun yang telah dijual ke Ir Renawati Setiawan dengan No.592.2/32/II/2005 tanggal 5-02-2005 dengan No sertifikat 2065 yang dikeluarkan kelurahan Labuh Baru Barat yang dijabat oleh Lurah PLH Drs H M Jaminur NIP (010130713) dan juga sebagai Camat Payung Sekaki yang tidak mengesahkan surat Ir renawati Setiawan, dan tidak terdaftar dilegister Kelurahan Labuh Baru Barat atas nama Kabri sebagai penjual ke Ir Renawati Setiawan dengan No 592.2/33/II/2500 pada tanggal 05-02-2005, tetapi kenapa BPN Kota Pekanbaru menerima dasar penerbitan sertifikat dengan surat SKT (Surat Keterangan Lurah) yang tidak terdaftar dilegister Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki, apakah betul admistrasi yang diterapkan BPN Kota Pekanbaru seperti demikan?

“Kalau tidak, maka harus dipertanggung jawabkan kinerja aparatur pemerintah BPN Kota Pekanbaru itu, dan harus direvisi ulang, jangan dijadikan masyarakat ini tumbal, atau menganiaya. Sehingga BPN Kota Pekanbaru hanya bisa buang badan dan tidak mau mengakui kesalahannya, hanya bisa mengucapkan, ‘kalau tidak terima PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) aja’,” ujar Taufik.

Taufik berharap kepada aparat penegak hukum yang dihormati dan sangat dipercaya masyarakat dalam menegakkan hukum di Indonesia ini tanpa pilih kasih dan segera memproses secara hukum yang berlaku. Serta yang terlibat dengan menerbitkan sertifikat aspal segera ditangkap, untuk mengantisipasi jaringan mafia tanah yang berjamur di BPN Kota Pekanbaru.

Di sisi lain, salah satu staf BPN Kota Pekanbaru sebut saja Joi nama panggilanya, ”Kami hanya memproses permohon sertifikat yang diajukan berdasarkan SKGR dari lurah dan camat maka kami terbitkanlah sertifikat  tersebut. 

Namun sertifikat aspal (asli tanpa palsu) tersebut dibenarkan Wan Hambali saat ditanya Melayu Pos, ”Saya tidak ada mengurus surat menyurat yang telah diterbitkan BPN Kota Pekanbaru baik dari proses SKGR sampai terbit sertifikat tersebut, semua diurus oleh Azhar, sesuai dengan surat tanda terima untuk keperluan pengurusan surat tanah yang telah ditanda tangan Azhar,” jelasnya.

Sedangkan masyarakat pemilik lahan Rusdi yang merasa kecewa dengan sertifikat aspal (asli tapi palsu) menyampaikan hasrat hatinya pada pemerintah. ”Saya lebih percaya dengan surat lama yang dikeluarkan Ninik Mamak dengan segel yang dapat dipertanggung jawabkan sedangkan sertifikat nyata-nyata produk (penerbitan BPN sendiri  tidak dapat sebagai pedoman pemilikan lahan). Saya memiliki sertifikat 1996 tidak berfungsi dengan sertifikat yang baru diterbitkan BPN Kota Pekanbaru pada tahun 2006,” ujarnya.

“Jika sertifikat saya 1996 tidak berlaku digunakan sebagai pegangan pemilikan tanah ini, lebih baik BPN Kota Pekanbaru dibuburkan saja. Supaya kami tidak tertipu dan teraniaya oleh penerbitan sertifikan aspal (asli tapi palsu) di BPN Kota Pekanbaru,” tambah Rusdi. Taufik Hidayat