Tigasatu Mei 1945

Oleh Mas ud HMN Ketua Pusat Kajian Peradaban Melayu jakarta

Kanann nasu umtan wahidah. (Pepatah Arab)

Kehidupan manusia dan masyarakat merupakan satu kesatuan.

KEHIDUPAN manusia adalah kehidupan masyarakat. Demikian disampaikan Ki Bagus Hadikusuomo pada tanggal 31 Mei 1945, dalam rapat Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia telah dihimpun. Kata-kata tersebut tersimpan dalam dokumen negara berkaitaan dengan dokumen proklamasi.

Ucapan masyarakat di situ bermakna masyarakat yang berbasiskan pandangan keagamaan. Ki Bagus Hadikusumo mempunyai pandangan yang menghubungkan manusia dalam artian negara  di satu pihak dan agama di pihak lain. Dari pidatonya sepanjang 16 halaman terungkap intinya bahwa negara haruslah jelas dalam menenetukan dasar negara. Berdasar agama atau tidak bersandarkan agama.

Arah dari kata Ki Bagus Hadikoesumo itu nampak sejalan dengan pepatah Arab yang kita kutip di atas. Kanann nassu umatan wahidah. Yaitu kanann (manusia) adalah satu kesatuan (umatan wahidah). Manusia sebagai warga dan umatan wahidah sebagai negara.

Implikasi ucapan Ki Bagoes Hadikusumo semakin terasa. Dari negara tidak berdasarkan agama  tetapi negara bukan sekuler. Banyak kontroversi yang muncul karena bukan negara sekuler. Dan bukan pula agama terpisah dari negara.

Historis bangsa kita adalah bangsa yang relegius. Pengalaman bangsa kita juga telah menunjukkan bagaimana agama memperoleh lahan subur untuk berkembang. Selama ini tidak ada catatan sejarah buruk kita. Apa yang kita khawatirkan tentang peran agama di negeri ini.

Tidak demikian keadaan di Negara Eropah dan Amerika. Mereka menerapkan sekulerisasi. Barat Eropah dan Amerika memiliki sejarah agama dan negara yang sangat berbeda dengan kita Indonesia. Amerika merupakan negeri tempat pelarian mereka dari Eropah yang mengalami  kisah getir tentang kekuasaan otoritas agama dalam Negara.

Oleh karena itu, dapat dipahami garis Amerika dan Eropah sangat pro sekuler. Mereka tidak mau mengulang sejarah kelam yang mereka alami. Agama harus terpisah dari Negara. Pandangan sekuler di Amerika tidak bisa dilepaskan dalam pengalaman mereka dalam agama. Itulah sekulerisasi Negara.

Terhadap bangsa Indonesia perjalanan historis bangsa Eropah dan Amerika itulah pebedaannya. Kita punya pengalaman yang baik dalam hubungan beragama, entah Hindu, Budha dan Islam serta Kristen. Semua mendapatkan tempat dalam sejarah Indonesia dalam mengatur Negara dan kekuasaan.

Artinya, kita tidak mungkin menerapkan sekulersasi –satu faham memisahkan agama dan urusan Negara di negeri ini. Sejarah dan pengalaman kita telah terbentuk. Setiap agama menyumbang secara fungsional untuk negara, bangsa dan kemanusiaan.

Konsep agama dan negara dalam Islam inilah yang disinyalkan oleh Ki Bagoes Hadiukusumo bahwa kehidupan manusia itu adalah masyarakat. Ia memandang manusia ini dalam setting kebangsaan dan kemanusiaan.

Agaknya apa yang dikatakan Ki Bagoes Hadikusmo sejalan dengan yang diperlukan oleh bangsa kita. Tidak mungkin kebangsaan yang kita laksanakan mengenyapingkan kemanusiaan. Menurut  Syafii Maarif perjuangan bangsa kedepan adalah perjuangan kemanuisaan. “Diperlukan pahlawan kemanuisaan,” tulisnya (Republika 9/8).

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu mendasarkan perjuangan kemanusiaan itu dengan  pandangan  keagamaan. Ia mengutip ajaran KH Ahmad Dahlan dengan surat Al Maun. Yaitu menegakkan agama itu dengan mengentaskan kemiskinan dan memelihara yatim. Ia kemudian  menyebutnya dengan Teologi Al Maun.

Dalam contra meaning melaksanakan dan menegakkan agama adalah mendustakan agama. Jika saja orang tidak melaksanakan ayat pengentasan kemiskinan dan memelihara anak yatim identik dengan mendustakan agama. Dalam pandangan demikian, Islam sangat memerlukan pahlawan kemanusiaan. Demikian Syafii Maarif.

Dari paparan di atas, petanyaannya adalah bagaimana melaksanakan setting kemanusiaan itu dalam kehidupan bangsa kedepan.

Agaknya ada beberapa poin yang relevan untuk dijadikan jawaban terhadap persoalan tersebut.

Pertama, menyadarkan elit bangsa agar melakukan ekstra support terhadap ekonomi rakyat. Komitmen itu harus kita kawal bersama. Tidak lagi memerlukan elit yang mencari keuntungan untuk diri sendiri tetapi mengabaikan orang miskin.  

Kedua, kesadaran transdental yaitu berasal dari ajaran agama. Manusia adalah bagian masyarakat. Sebagai makhluk manusia harus memberi, menyumbang, berkontribusi kepada masyrakat dan kemanusiaan. Ini adalah untuk semua. Seberapapun sumbangan tersebut.

Ketiga, memahami sejarah dengan pemahaman yang benar. Kita sebagai bangsa, walaupun sudah 68 tahun merdeka, kita masih dalam proses menuju kesempurnaan. Kita memerlukan kepiawaian, memerlukan kecerdasan dalam proses kita berbangsa. Kita harus mampu memilih mana yang benar dan sesuai dengan keperluan kita sebagai bangsa. Kecerdasan dan kepiawaan  serta kearifan dibutuhkan oleh perjalanan bangsa kita kedepan. Itu adalah tuntutan sejarah. Oleh karena itu kita memerlukan pahlawan pembuat sejarah.

Akhirnya ungkapan Ki Bagoes Hadikusumo, kita temukan bentuknya. Kemanusiaan adalah adalah masyarakat itu sendiri. Pemikir dan intelektual mestilah memperkokoh pemahaman sejarah yang benar itu. Yaitu sejarah yang memperkuat kita sebagai bangsa, sejarah yang  menimbulkan sikap mandiri (izzah). Juga sikap yang mau berjuang mencapai kebahagiaan  Saiidan (happiness). 

Kelompok Maoits di India

Oleh Mas ud HMN*)

Bagai manapun Pemerintah India amat dipusingkan gerakan Maoits. Gerakan ekstrim kiri yang merupakan sayap dari Partai Komunis belum dapat dijinakkan oleh Pemerintah India. Sehingga  persoalannya akankah gerakan Maoist terus eksis bergerak secara ektrim memaksakan  kepentingannya. Apa implikasi terhadap pemerintah India di masa dekat?

Maoist Sebagai Tantangan

Maoits sebagai tantangan bagi pemerintah India, memang sudah jelas. Pada faktanya, gerakan  Maoits memang terus eksis di India. Misalnya terjadi pembunuhan terhadap Vidya Charm  Chulia anggota perlemen dari Partai Congres. Peristiwa ini terjadi 25 Mei 2013 lalu di Kotz  Rapour 400 km, selatan dari New Delhi.

Laporan dari Aljazeera menyatakan gerakan serupa banyak terjadi di negara bagian Bihar. Dalam catatan Alajzerra.Com pada semester pertama tahun 2013 telah rejadi pembunuhan sebanyak 200 orang. Ini semua dilakukan oleh Partai Komunis India.

Dari perkembangan Partai Komunis India memang tidak terlalu dominan. Namun kegiatan mereka terus menunjukkan peningkatan. Tapi gerakan mereka menimbulkan kegelisahan masyarakat, berlangsung dengan memaki cara kekerasan. Bahkan pembunuhan.

Sebagai partai politik, golongan komunis India berafiliasi pada gerakan Komunis China yang asal mula terinspirasi dari revolusi kebudayaan yang dicetuskan Mao Tze Tung. Sehingga tidak lah terlalu keliru bila ada dugaan kegaiatan kaum Maoits di India adalah sepengetahuan dari  petinggi Partai Komunis China.

Mereka berpendapat pemerintah India kini berubah. Yaitu menjadi kolonial baru. Pemerintah  tidak melindungi dan membela rakyat kecil.

Akan tetapi perjuangan kaum Maoist India tidak kompak. Mereka terpecah menjadi dua golongan yaitu “Nazalifes” kelompok ultra kiri, dan Moist Comunist Party of India (MCCI) kelompok moderat. 

Tiplologi gerakan partai komunis India mirip dengan gerakan perjuangan kaum Maoits di  Bhutan, Himalaya.

Ini mengindikasikan juga kepentingan China termasuk ke dalam gerakan Maoits di Buhtan. Sama dengan India Khatmandu juga sudah lama direpotkan oleh Partai Komunis di sana, terutama dalam mengtisipasi gerakan sayap Partai Komunis dengan gerakan kaum Maoits.

Kepentinan China

Satu pertanyaan yang timbul bagaimana hubungan antara Maoits dan kepentingan China di India?

Untuk menjawab pertanyaan dimaksud ada baiknya kita lihat perkembangan Negara China pada dasa warsa ini. Lalu kemuidan kita lihat apa artinya bagi China ikut membantu gerakan Maoits di  India dan Bhutan serta negara lain di Asia selatan tersebut.

Pertama, kepentingan China di India karena masalah Tibet. Posisi India adalah mendukung Dalai Lama sebagai lambang perjuangan Negara Tibet selama ini ingin bebas dari dominasi China.

Kedua, kepentingan ekonomi China di India. Jika Komunis mempunyai kekuasaan dalam pemerintahan India, akan memudahkan China mengalirkan produknya memenuhi pasar di India. Sementara ini, pemerintah India membatasi masuknya produk Cina ke pasar India. Hal dilakukan untuk meproteksi produksi dalam negeri.

Dari dua alasan di atas, yakni soal kepentingan China soal Tibet dan kedua masalah produk China ke india, maka dapat disimpulkan: 

Pertama, dari segi India memang hal ini menjadi problematik. Karena di satu sisi ada hubungan dengan Dalai Lama pemimpin spiritual Tibet yang nota bene didukung New Delhi. Di sisi lain India menghadapi kaum Maoits ektrim.

Kedua, gerakan Maoits sangat ektensial, dihubungkan dengan kebijakan China. China menamburkan konflik kebeberapa kawasan. Konflik itu untuk memperkuat kepentingan dukungan intern dalam negeri. China menghadapi tantangan berat dalam negeri karena kebijakan  ekonomi tidak terus berlanjut seperti yang diharapkan. Malahan mengalami kemandekan  stagnan.

Banyak ahli pollitik tentang China percaya bahwa negara tirai bambu itu memerlukan isu. Untuk menghadapi masalah yang belakangan ini, maka China menyebarkan dan menyuburkan “Dismissed Maois Isue” dan kegiatan menyalakan konflik. Dengan isu itu tantangan dalam negeri jadi terhindari.

Sebagai catatan akhir, gerakan Maoist tidak hanya gerakan dalam negeri dengan Partai Komunis India, tapi juga dapat dilihat dari gelagat China dalam kebijakan opensif luar negerinya. Maka oleh karena itu Gerakan Maoist akan terus ada. Pengaruhnya akan mengganggu stabilitas politik   dalam negeri India. Hal itu akan merepotkan India.

*)Penulis adalah Dosen Univeriras Persada Indonesia YAI Jakarta, e-mail: masud_hmn@yahoo.com.

Diduga Demi BBM Subsidi, Mobil Dinas Lurah Jati Padang ‘Disulap’ jadi Plat Hitam

Kendaraan dinas operasional Lurah Jati Padang
menggunakan plat hitam bernopol B 2926 PQ.

Jakarta (MP) - Kendaraan dinas operasional Kelurahan Jati Padang ‘disulap’ alias diganti menggunakan plat hitam. Hal ini diduga dilakukan agar dapat mengelabuhi petugas SPBU untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium yang harganya Rp 6.500 per liter bukan BBM non subsidi atau Pertamax yang harganya Rp 9.400.

Prilaku Lurah Jati Padang, Giyanto, sungguh tidak pantas ditiru apalagi dijadikan contoh. Pasalnya, selain mengganti plat merah dengan plat hitam bernopol B 2926 PQ, Lurah Jati Padang juga menutupi logo Pemda DKI dan tulisan kendaraan dinas operasional yang tertulis di pintu sebelah kiri dan kanan menggunakan lakban hitam.

Mak tak heran kini kendaraan dinas operasional Lurah Jati Padang Mitsubishi Kuda Deluxe tersebut seolah-olah kendaraan pribadi. Padahal, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2012 tentang pengendalian penggunaan BBM dengan tujuan menekan konsumsi BBM bersubsidi. Ditekankan agar pemerintah membatasi konsumsi BBM bersubsidi untuk kendaraan dinas pemerintah, BUMN, dan BUMD.

Salah seorang pedagang di dekat Kelurahan Jati Padang kepada Melayu Pos, belum lama ini mengatakan, kendaraan dinas operasional Lurah Jati Padang yang menggunakan plat hitam dan dilakban tersebut sudah berlangsung lama. Namun, ia tidak tahu mengapa kendaraan tersebut menggunakan plat hitam. “Tapi kalau kenapa platnya hitam, saya kurang tahu juga mas ya,” ujar pedagang tersebut.

Sejumlah warga yang melihat keberadaan mobil dinas yang platnya berubah warna hitam itu mengaku heran. “Kalau mau punya mobil pribadi dengan plat hitam beli lah pakai uang sendiri. Jangan mobil dinas plat merah diganti hitam. Itu namanya memalukan! Tindakan itu juga menunjukkan kalau oknum pejabat itu suka memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi,” kata Agus (31), warga Pasarminggu yang ditemui saat berada di kantor Kelurahan Jati Padang.

Menurutnya, tidak seharusnya oknum Lurah Jati Padang selaku pemimpin pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat bertindak melanggar hukum dengan mengganti warna plat mobil dinasnya.

“Mengganti warna plat merah menjadi hitam itu jelas melanggar undang-undang lalulintas. Berarti kan jelas, pemimpin itu sendiri yang melanggar hukum. Sungguh luar biasa!” cetus Agus.

Sementara itu, Lurah Jati Padang, Giyanto, yang dikonfirmasi beberapa kali, tidak pernah ada di ruangannya. Erbe

Penyerobotan Tanah Masyarakat oleh PT Arara Abadi dan PT RAPP

Siak (MP) - Dugaan penyerobotan tanah warga oleh PT RAPP selaku investor HTI dan mengklaim bahwa lahan masyarakat sekitar 200 H dalam lahan konservasi PT RAPP, warga yang memiliki lahan tersebut turun temurun dari datuk mereka dari tahun 40-an sudah tinggal di Desa Bencai Ombai. Sementara keberadaan PT RAPP di Sei Mandau baru tahun 97.

Para warga tempatan ini mengatakan ke wartawan (21/08) bahwa permasalahan ini sudah berlangsung lama, sebagian PT RAPP telah memaksa kepada masyarakat setuju atau tidak setuju harus menjual tanahya walaupun harganya tidak sesuai. Jalan lintas setapak mereka dari Lubuk Jering ke Bencai Ombai dan bisa tembus ke Kandis/Duri sebelumnya sudah ditutup dengan cara digali parit oleh PT RAPP. “Menutup jalan warga tiga desa, apakah ini untuk mensejahterakan warga,” ungkapnya ke wartawan.

Dan setiap kali ganti humas pasti masalah bertambah karena patok yang dibuat dari beton akan bergeser ke lahan warga seperti patok berjalan. “Kami memiliki lahan ini atas dasar orangtua kami turun temurun, dari dulu tidak ada komplain, areal pekuburun kampung juga ada, dan di Desa Lubuk Jering juga ada Makam Datuk Kelantan. Cara penanaman dan penguasaan HTI seperti acak-acakan, sebagian lahan/kebun masyarakat terkurung oleh HTI PT RAPP dan PT RAPP mengklaim bahwa lahan mereka berbatasan dengan lahan PT Arara Abadi, di sana masih ada pokok jengkol dan pokok durian yang sudah mati namun sudah ditumbang mereka,” ungkapnya.

Begitu juga permasalahan Desa Muara Bungkal perbatasan dengan Lubuk Jering, PT Arara Abadi menyerobot lahan warga tempatan walaupun masyarakat memiliki surat segel tahun 1985, dan tanggal 23/7, para security dikerahkan sekitar 60 orang untuk mencabuti tanaman pohon sawit warga di km 100, tanaman sawit yang dicabut ada 2 colt diesel, diduga ada oknum Brimob 4 orang pakai laras panjang ikut dalam rombongan mereka, karena kalah jumlah, masyarakat sekitar 40 orang, namun masyarakat berhasil menyandra 2 orang security, setelah turun humas dan Ka security dan ada negoisasi baru keduanya dilepas, tapi pihak PT Arara Abadi tidak mengembalikan pohon sawit mereka. “Coba warga yang berbuat, aparat cepat turun,” ungkap warga.

Masyarakat juga heran melihat PT RAPP dan PT Arara Abadi yang begitu diistimewakan oleh pemerintah, bahkan camat tidak mau mengeluarkan surat tanah bila mereka mengurusnya dengan alasan tanah mereka di dalam areal konservasi HTI dan Dinas Kehutanan Kabupaten Siak juga mengeluarkan surat edaran ke Kecamatan Seimandau untuk  9  desa agar tidak mengeluarkan surat tanah di dalam kawasan HGU, HPHTI. Warga heran atas sikap pemerintah serta instansi terkait lainnya, seakan tidak peduli kepada warga, tapal batas HTI dengan lahan masyarakat di mana. “Jangan mentang-mentang ijin mereka dari menteri dari pusat Jakarta, mereka asal main hantam saja, karena menteri mengeluarkan ijin mana tahu ada lahan dan perkampungan warga di dalam areal tersebut, dan berapa hektar ijin HTI-nya, di dalam areal HTI berapa persen lahan masyarakat, tanah ulayat dan pemukiman,” keluh mereka ke wartawan.

Pemilikan tanah merupakan hak asasi dari setiap warga negara Indonesia yang diatur dalam UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Negara menjamin hak warga negaranya untuk memiliki suatu hak milik pribadi termasuk tanah. Untuk itu masyarakat sangat mendambakan kepastian hukum mengenai lokasi dari tanah, batas serta luas suatu bidang tanah, dan kepastian hukum mengenai hak atas tanah miliknya. Agar terhindar terhadap gangguan pihak lain serta menghindari sengketa dengan pihak lain agar setiap orang atau badan hukum wajib menghormati hak atas tanah tersebut sebagai suatu hak yang dilindungi oleh konstitusi, untuk itu masyarakat sangat berharap agar pemerintah/instansi terkait bisa membantu mereka dalam permasalahan ini. Tambun

Lapas Anak Kelas II B Pekanbaru Sarang Pungli

Pekanbaru (MP) - Menindaklanjuti pemberitaan MP edisi 179 atas keluhan napi di LP Pekanbaru, karena ada aneka ragam pungutan liar (pungli) dan perlakuan miring bagi mereka oleh petugas LP. Dari razia kamar sel LP wanita didapat HP 18 unit, dalam buku laporan yang tercatat cuma ada 3 buah, kalau saat dirazia napi kedapatan memiliki uang, pasti diambil dan tidak dikembalikan. Sementara mereka di LP perlu biaya untuk keperluan sehari-hari, seperti untuk bayar air minum galon Rp 2 ribu perhari, bayar uang sampah Rp 5 ribu perbulan, uang kamar dari Rp 100 ribu sampai jutaan, bayar iuran beli mesin air, beli sambal, dan sewa HP/baterai/pengecas.

Setelah itu masih berlanjut lagi kasus yang lain, pada lebaran ketiga ada seorang napi memasukkan narkoba jenis sabu ke LP untuk dipakai bersama. Oleh kejadian ini, para napi yang lain yang kena batunya, ada yang ditrapsel dan rolling kamar.

“Kasihan yang rolling kamar, mereka tidak ada berbuat dan sudah mengeluarkan uang untuk menempati kamarnya. Anehnya, si pelaku tidak ada tindakan seperti diistimewakan dan sepertinya sudah dapat ijin oleh oknum petugas LP. Mereka membuat kebijakan untuk mengambil keuntungan diri sendiri dari napi, seperti pengadaan dispenser panas dingin Miyako untuk 6 kamar, dan ditagih perkamar 6 ratus ribu. Sepertinya para napi bagi mereka kayak pohon duit saja,” ujar narasumber kepada MP (13/8) lalu.

Atas laporan ini, tim mencoba untuk mengkonfirmasi langsung ke Ka Lapas Muktar (15/8), namun Ka Lapas dan KPLP Wiwid Fr tidak ada di tempat. Petugas piket jaga Fransaro mengatakan sedang ke Kanwil mengikuti rapat untuk acara 17 Agustus, dan tim langsung berangkat ke Kanwil Kemenkumham di Jl Sudirman, diterima oleh Kabag Humas pukul 11.30 Wib, ternyata di Kanwil tidak ada rapat, dan kami coba konfirmasi ke Humas atas kejadian di LP, namun Humas tidak bisa memberi keterangan karena yang berwewenang dan lebih mengerti seluk beluk LP adalah Kadiv. “Karena kadivlah yang membawahi semua LP yang ada di Riau dan bertepatan kadiv sedang tidak berada di tempat,” ungkap humas. 

Untuk kedua kalinya tim mencoba konfirmasi lagi ke LP (22/8), lagi-lagi jawaban petugas piket jaga Fransaro Ka Lapas Muktar dan KPLP Wiwid tidak ada di tempat. Tim bertanya  kepada piket jaga, apa dari tanggal 15 sampai sekarang Ka Lapas tidak di tempat, petugas jaga mengiyakan dengan enteng. Dan tim mencoba minta nomor telepon yang bisa dihubungi, petugas jaga mengatakan tidak ada. “Karena kalau orang besar tidak sembarang orang bisa menghubungi,’ ungkapnya ke tim yang pada saat itu ada kegiatan di luar sel acara Agustusan dengan dentuman house music.      

Di tempat terpisah, tim mencoba konfirmasi kepada pengunjung yang ada di luar LP membenarkan pungutan-pungutan lain di LP, untuk masuk pertama daftar Rp 10 ribu dan di pintu ke dua Rp 10 ribu, belum lagi dari napi yang dikunjungi di LP. “Ya susah juga pak, di situ ditulis kunjungan tidak dipungut biaya,” ujarnya.

Dan pengunjung yang lain juga mengeluhkan bahwa saudaranya sudah menjalani masa tahanannya, namun sampai sekarang belum keluar dari LP, dan ada informasi pada sore hari akan ada pemindahan tahanan ke LP Bangkinang, yaitu napi yang kurang lebih satu bulan baru menempati LP Pekanbaru, yaitu pindahan dari Bengkalis serta korban para pelaku dan oknum di LP, yang kurang lebih 3 bulan lagi menjalani masa tahananya. Tbn