Pemerintah Harus Bersikap Tegas dan Bijaksana

Akhir tahun 2011 diwarnai dengan berbagai aksi kekerasan di berbagai daerah melengkapi catatan konflik sepanjang tahun lalu. Pemerintah seyogianya besikap bijaksana menangani berbagai konflik tersebut, sehingga tidak menjadi lebih rumit. Misalnya, dua kasus kerusuhan yang sangat mencemaskan. Di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, sejumlah orang membakar rumah dinas bupati dan beberapa fasilitas pemerintah. Kasus ini ditengarai berkaitan dengan sengketa hasil pilkada 2010. Kasus ini mirip yang terjadi pekan lalu ketika massa membakar rumah pribadi Gubernur Papua Barat.

Kemudian, di Sampang, Madura, sekelompok warga membakar rumah, masjid, dan pesantren milik penganut Syiah, sehingga mereka harus diungsikan petugas dan ditampung di gedung-gedung pemerintah. Akar konflik ini sudah lama diketahui pemerintah, namun tidak segera ditangani dengan baik.

Kedua, kerusuhan tersebut mempertegas pemahaman kita bahwa warga sangat mudah tersulut provokasi, apa pun latar belakangnya. Bila kita kaitkan dengan banyaknya kasus kerusuhan sepanjang tahun ini maka akar persoalan yang ada di masyarakat sangat beragam. Kita bisa mengidentifikasi berbagai kasus yang menimbulkan kerawanan sosial telah menyulut aksi kekerasan dan konflik horizontal.

Pertama, konflik pertanahan dan sumber ekonomi masyarakat. Sepanjang tahun ini terjadi berbagai aksi kekerasan berlatarbelakang masalah pertanahan dan sumber penghidupan masyarakat seperti yang terjadi di Mesuji dan Bima belakangan ini. Kebijakan pemerintah cenderung mengabaikan hak-hak ekonomi rakyat sehingga warga berjuang menuntut keadilan.

Kedua, arogansi kekuasaan. Pemerintah menghadapi tuntutan keadilan dari warga dengan cara mengerahkan aparat keamanan yang tak segan menggunakan senjata.

Kasus di Papua, Mesuji, dan Bima memperlihatkan polisi menggunakan senjata berpeluru tajam, padahal seharusnya digunakan peralatan lain yang melumpuhkan, bukan mematikan. Tak pelak lagi telah terjadi pelanggaran HAM dalam kasus-kasus tersebut.

Ketiga, sengketa politik. Kasus di Kotawaringin Barat merupakan bukti kerawanan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Pelaksanaan pilkada dan pemilu telah memperluas “politik uang” yang sangat tidak sehat dan mencemaskan.

Keempat, konflik berlatar belakang pemahaman agama. Kejadian di Sampang sangat mencemaskan karena memperlihatkan betapa umat beragama sangat mudah tersulut provokasi, seperti halnya kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah belum lama ini. Hal ini sangat mencemaskan karena para pemimpin umat Islam belum mampu mengembangkan toleransi, bahkan di kalangan kaum Muslim sendiri.

Kelima, penyelesaian kasus-kasus korupsi. Hal ini sangat mempengaruhi persepsi publik terhadap kualitas dan integritas pemerintahan Presiden SBY. Banyaknya kasus korupsi yang tidak diselesaikan dengan baik berakibat menurunnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

Beberapa faktor tersebut tampaknya  tetap mewarnai kehidupan politik sepanjang 2012. Bahkan bisa terjadi eskalasi karena akumulasi berbagai faktor yang mempengaruhinya.

Pelaksanaan pemilu dan pilpres makin dekat, kepemimpinan daerah masih rapuh dan masih ada persoalan ekonomi. Keadaan ekonomi diperkirakan bertambah sulit akibat pengaruh krisis ekonomi di Eropa dan AS.

Kita meminta pemerintah bersikap waspada, serta tegas namun bijak, agar eskalasi politik tidak meluas apalagi berubah menjadi konflik horizontal.