Dinilai Dinas PU Meranti Lemah Awasi Proyek

Meranti, Melayu Pos

Proyek yang dikerjakan oleh seluruh rekanan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti diminta harus mengkedepankan kualitas pengerjaan. Seluruh proyek yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kepulauan Meranti serta APBD Provinsi di kawasan Meranti merupakan tanggung jawab semua pihak terutama pihak dinas terkait dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum.

Hal tersebut diungkapkan anggota DPRD Kepulauan Meranti dari fraksi Partai Hanura H. Muhammad Adil SH kepada sejumlah wartawan Senin (24/10) kemarin. Dikatakan, salah satu tokoh Jawa meranti ini, segala proyek yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti harus dikerjakan dengan mengkedepankan kualitas dan ketahanan, dan diharapkannya jangan dikerjakan asal jadi  tidak sesuai bestek yang ditentukan.

“Kita harapkan segala proyek yang ada di kabupaten ini dapat terealisasi dengan hasil pengerjaannya mengutamakan mutu dan kualitas. Bukan asal jadi saja namun tidak bermutu serta dengan waktu singkat apa yang dikerjakan kembali rusak, itu akan hanya membuat daerah dan masyarakat rugi,” ujar H Adil.

Lebih dalam H Adil juga mengkritik sebagian proyek yang dikerjakan tampak asal-asalan dan tidak mengikuti bestek, dirinya turut mengecam pelaku rekanan serta dinas terkait yang tidak terlalu bekerja mengawasi proyek yang ada dimeranti.

“Beberapa contoh proyek yang tidak dikerjakan secara profesional tersebut diantaranya terlihat pada pengerjaan drainase di jalan alah air dekat SMPN 2 Selatpanjang. Selanjutnya proyek jalan Alai-Mengkikip, proyek jalan Mengkopot-Bandul serta Lukun–Sungai Tohor juga turut tidak dikerjakan secara maksimal dan banyak proyek lainnya yang bernasib sama. Hal ini jika dibiarkan, tentu hasil pengerjaannya tidak mencapai target mutu dan kualitas sehingga hanya rentan waktu yang tidak panjang jalan tersebut akan mudah rusak kembali.”

Selanjutnya Adil turut menyanyangkan sikap dinas terkait dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, dirinya menilai Dinas PU Meranti tidak terlalu ketat mengawasi semua proyek yang ada.

“Ini dikarenakan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas PU Meranti sehingga semua kondisi proyek yang ada jadi amburadul. Kurangnya pengawasan ini juga dimanfaatkan sebagian pihak rekanan yang tidak bertanggung jawab dikarenakan sangat longgarnya mereka, ’rekanan’ untuk mengerjakan asal jadi. Menurut hemat saya kepala dinas PU jika tidak siap menjadi pelayan masyarakat lebih baik mundur dari jabatan sekarang juga,” ungkapnya geram.

Tidak terlepas dari itu, adil juga meminta secara tegas kepada dinas terkait segala proyek yang tidak mengikuti bestek pengerjaan ataupun melakukan pengerjaan asal jadi agar tidak dilakukan pembayaran atas pekerjaannya sampai proyek yang dikerjakan dapat diselesaikan dengan baik.

“Bagi yang kedapatan melakukan pengerjaan secara sengaja, hendaknya perusahaan rekanan tersebut di-blacklist saja dan tidak diperbolehkan ikut tender selama lamanya di Meranti,” tutupnya. Rozali