Masyarakat Tuntut Kinerja Pjs Kuwu Desa Sidamulya-Bongas

Indramayu Melayu Pos

Masyarakat kurang percaya terhadap kepemimpinan Pjs Kuwu Desa Sidamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu, Jabar  yang dipimpin oleh Calam, S.Pd selaku pejabat sementara kuwu desa Sidamulya karena diduga ada dana keuangan desa diselewengkan sebab antara pemasukan dan pengeluaran tidak seimbang. Maka masyarakat melakukan aksi protes mosi tidak percaya pada 25 Januari  2012 bertempat di kantor kuwu desa Sidamulya yang dihadiri kuwu dan muspika serta para tokoh masyarakat.

Perwakilan masyarakat Desa Sidamulya H Mulzani (25/1) kepada Melayu Pos mengatakan, aksi ini dilakukan karena selama ini Pjs kuwu Calam kurang tanggap terhadap keluhan masyarakat dan ia mewakili masyarakat meminta pertanggung jawaban tentang keuangan desa sebesar Rp 68.500.000 yang bersumber dari dana perimbangan Migas Pertamina dan pengembalian hasil lelang tanah pangonan tahun 2010-2011, tuntutan masyarakat diantaranya mengenai infrastruktur pembangunan sanitasi saluran pembuangan air, pengerasan pengurugan dengan sirtu untuk jalan, terkait pemecatan pamong desa dan RT/RW yang di berhentikan tanpa ada masalah dengan masyarakat.

“Masalah yang paling krusial adalah adalah tentang alokasi keuangan yang semestinya untuk pembangunan yang diperlukan masyarakat sampai sekarang belum jelas pembuktiannya. Oleh karena itu masyarakat minta kejelasan SPJ yang dapat dipertanggung jawabkan dengan disertai pembuktian dan dapat diterima oleh khalayak dan masyarakat. Apabila pengalokasian dananya tidak jelas maka masyarakat tetap akan menuntut terhadap Pjs kuwu untuk membuktikan keutuhan keuangan yang sejumlah tersebut. Dan diduga ada dana keuangan dena yang diselewengkan karena belum ada permbuktian yang pasti baik secara lisan apalagi tertulis,“ ungkap H Mulzani.

Sementara itu, Pjs Kuwu Sidamulya Calam, S.Pd saat dikonfirmasi di ruang kerjanya mengatakan, mengenai aksi masyarakat dalam hal minta pertanggung jawaban dari dirinya itu sah-sah saja selagi sesuai dengan koridor atau mekanisme yang telah diatur dan masalah minta penjelasan terkait keuangan yang bersumber dari Migas Pertamina dan pengembalian hasil lelang tanah pangonan akan dijelaskan sesuai peruntukannya dengan pembuktian pada akhir Januari 2012 nanti.

“Setelah ada rapat terlebih dahulu dengan BPD dan untuk penjelasan sementara dana tersebut diperuntukan fasilitas kantor desa, untuk bayar hutang kuwu Alm berupa PBB, menutupi UPK, rehab lapangan voli, biaya Pilwu dan oprasional desa, juga  untuk ATK desa. Apabila nanti penjelasan tidak memuaskan silahkan untuk dilakukan bedah desa dan untuk penjelasan sementara itu saya akui belum ada pembuktian administrasi secara tertulis karena aksi masyarakat tersebut secara mendadak,” katanya. S Pranoto/Joy