Tiga Fraksi DPRD Kobar Menolak Kepemimpinan Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto

Rumah jabatan Bupati Kobar yang dibakar massa hanya

 meninggalkan sisa sisa puing.  

Pangkalan Bun, Melayu Pos

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah (Kal-Teng) Subahagio ketika diwawancarai Melayu Pos usai sidang Paripurna dengan tegas mengatakan, sebagai pimpinan DPRD dia tidak pernah diberitahu baik secara lisan maupun tertulis masalah pelantikan Ujang Iskandar–Bambang Purwanto (Uji-BP).

“Sampai dengan pelaksanaan pelantikan, kami sebagai pimpinan DPRD tidak pernah diberitahu,” terang Subahagio.

Terhadap anggota DPRD yang menghadiri pelantikan tersebut dan melakukan sidang paripurna di Jakarta, mereka telah melanggar etika dan peraturan perundang-undangan.

“Sudah jelas sidang Paripurna DPRD harus dipimpin oleh Pimpinan DPRD, bagi anggota yang telah melakukan sidang paripurna di Jakarta mengatasnamakan Pimpinan DPRD tentu telah melanggar etika. Saya akan mengirim surat kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD Kobar untuk memproses anggota DPRD yang telah melanggar etika tersebut,” terang Subahagio.

Sanksi yang akan diberikan kepada anggota DPRD Kobar yang menggelar sidang paripurna di Jakarta, Subahagio mengatakan sanksi yang diberikan akan dilihat dari apa yang telah mereka lakukan, yang mana mereka telah mengabaikan peraturan perundang-undangan, sanksi bisa berupa administrasi atau pidana.

Selain itu, Subahagio juga menegaskan, DPRD Kobar tidak mengakui kepemimpinan Uji-BP. Walaupun telah dilantik di Jakarta, kami tetap tidak mengakui keabsahan pelantikan Uji-BP. “Karena kami tidak mengakui kepemimpinan Uji-BP, maka produk pemerintah tidak akan jalan. Ini bukan sebuah boikot, tetapi sikap politik dari DPRD Kobar,” kata Subahagio.

Bagaimana pemerintahan mau jalan, lanjut Subahagio, kalau kami (DPRD) tidak akan pernah menjadwalkan kegiatan. Hal itu karena kami tidak pernah mengakui kepemimpinan dan keabsahan pelantikan Uji-BP, DPRD tidak akan pernah mengadakan rapat badan musyawarah (Bamus). “Tentu saja kegagiatan pemerintah tidak akan pernah kami bahas, karena tidak ada jadwal untuk itu,” ujar Subahagio. Samsin/Ariy