Karawang, Melayu Pos
Masalah
kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian
pemerintah di manapun, termasuk di Kabupaten Karawang yang nota benenya adalah kota
dengan Julukan Lumbung Padi. Dan ironisnya dari jumlah 2,1 juta penduduk
Karawang hampir 50 % berada di bawah garis kemiskinan. “Oleh karenanya kita
harus mencari solusi yang terbaik dan membuat serta merencanakan hal-hal yang
sangat tekhnis, program-program yang dapat mengurangi dan menekan angka
kemiskinan di Kabupaten Karawang,” demikian dikatakan Wakil Bupati sebagai
Ketua Tim Koordinasi Penangulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) saat membuka
kegiatan Pertemuan Ekspose Kegiatan Penunjang TKPKD dan Penyusunan RPJMD
PRONANGKIS Karawang Tahun 2011-2015 di Alam sari Jln Enterchang Karawang Barat,
Senin (12/2).
Lebih
lanjut Wakil Bupati mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu aspek
penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemisikinan agar tersedianya
data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran, pengukuran yang kemiskinan yang
dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam
memfokuskan perhatian pada kondisi masyarakat. Dan beliau berharap pertemuan
ini dapat melahirkan program-program yang tepat guna, tepat sasaran, dan mampu
memilah dan memilih, ada saatnya masyarakat miskin diberi bantuan langsung
“ikannya” ada saatnya masyarakat miskin diberikan cara untuk mendapatkan ikan “kailnya”.
Kepala
Bappeda Karawang Ir Agus Sundawiana, MM dalam laporannya mengatakan bahwa arah
kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah menurunkan angka kemiskinan absolut
dari 14,1 % pada tahun 2009 menjadi 8,10 % pada akhir tahun 2014, perbaikan
distribusi perawatan dan perlindungan social, pemberdayaan masyarakat,
perluasan kesempatan ekonomi masyarakat.
Terkait
persoalan kemiskinan menurutnya, visi dan misi PJM Pronangkis di
Kabupaten Karawang adalah mewujudkan kemandirian masyarakat miskin
melalui keterpaduan program secara efektif dan partisipatif, dengan misi
menumbuhkembangkan komitmen, keseriusan dan sinergitas dari berbagai pihak
dalam penanggulangan kemiskinan dengan berlandaskan pada prinsip dan nilai
universal, mengembangkan upaya penanggulngan secara partisipatif, integratif,
akurat, enonomis, berkeadilan dan berkelanjutan serta meningkatkan kemandirian
masyarakat melalui intervensi berbagai program penanggulangan kemiskinan secara
partisipatif.
“Sedangkan
agenda prioritas adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan
dan kesejahteraan sosial, mengembangkan ekonomi lokal berbasis komoditas
unggulan, penurunan angka pengangguran, pengembangan sistem transportasi,
Pemantapan penyelenaggaraan Pemerintah dan Peningkatan kualitas lingkungan
hidup,” pungkasnya.
Dalam kegiatan tersebut ekspose dari Sekretaaris Daerah, Kepala BPS,
Cipta Karya dan BPMPD yang ikuti oleh peserta dari dinas instansi terkait, TIM
TPKPD, para Camat, unsur perguruan tinggi, Ormas, LSM, perbankan dan unsur BUMD. Banua
Tidak ada komentar:
Posting Komentar