Kepemimpinan Yang Lemah Penyebab Timbulnya Kerusuhan D Tanah Air

Jakarta, Melayu Pos

Rusuh sosial yang belakangan terjadi di berbagai daerah harus dicermati berbagai pihak. Jika ini tidak disikapi secara baik, rusuh sosial menjadi tren dan mengancam ketertiban masyarakat. Mantan Gubernur DKI Sutiyoso menilai berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat mulai soal ekonomi, politik dan SARA disebabkan fakto penegakan hukum serta kepemimpinan. "Penegakan hukum yang lemah serta kepemimpinan yang lemah," katanya saat disksusi Perspektif Indonesia DPD RI, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.

Pembakaran rumah dinas Bupati Bima,  menambah daftar kerusuhan di berbagai daerah di Tanah Air. Lemahnya kepemimpinan dan penegakan hukum dinilai menjadi penyebab munculnya berbagai rusuh sosial di berbagai daerah.Berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat mulai soal ekonomi, politik dan SARA disebabkan fakto penegakan hukum serta kepemimpinan. "Penegakan hukum yang lemah serta kepemimpinan yang lemah," katanya saat disksusi Perspektif Indonesia DPD RI, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.

Lebih lanjut Sutiyoso menyebutkan pemimpin harus dituntut bepikir jernih dan sehat dalam merespons persoalan di tengah masyarakat. Menurut dia, kemampuan pemimpin mendengar pihak lain harus muncul. "Pemimpin jangan sok pinter, kalau tidak tahu jangan malu bertanya," tegas Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Sutiyoso menilai saat ini tren aksi kekerassan yang dilakukan secara bersama-sama dibiarkan aparat penegak hukum. Oleh karenanya, pensiunan tentara ini mengatakan penegakan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. "Negara harus bertindak segera," tambah Sutiyoso.

Pakar Kriminologi dari Universitas Indonesia (UI) Adrianus Meilala mengatakan gagalnya negara dalam melindungi warganya disebabkan salah satunya karena alokasi anggaran untuk perlindungan masyarakat cukup minim. Ini disebabkan APBN lebih banyak untuk alokasi belanja pegawai. "Kemampuan negara rendah untuk perlindungan masyarakat," kata guru besar kriminologi UI ini.

Selain persoalan anggaran yang minim, Adrianus juga menyebutkan pembiaran terhaap kekerasan oleh massa cukup menonjol. Hal ini seiring dengan menguatnya kelompok sektarian berbasis suku dan agama. "Dalam merespons persoalan jangan berbasis kasus, harus dilakukan secara komprehensif," tambah Adrianus.

Andrianus menyebutkan aparat penegak hukum harus berani mengambik risiko dalam merespons aksi massa. Menurut dia pembiaran terhadap kejahatan yang berskala kecil  memberi ekses lebih besar. "Kejahatan itu bermula dari yang kecil. Ini harus ditindak," tegasnya.

Wakil Ketua Komnas Perempuan Masruchah menilai aksi kekerasan tidak hanya terjadi pasca-reformasi saja. Dia menyebutkan selama 13 tahun terakhir data kekerasan terhadap perempuan meningkat. "1/4-nya kekerasan seksual," katanya.

Dia menyebutkan agar masyarakat merasa dilindungi, kebijakan negara penting ditegakkan oleh karenanya pemimpin negara harus berjuang keras. "Sinergitas aparat hukum dan lembaga negara lainnya harus dilakukan," pinta Masruchah. Ic/Mp