Ditenggarai
Ada Campur Tangan Politisi Bisnis,
Memicu Persaingan
Tidak Sehat
Indramayu,
Melayu Pos
Kemampuan sektor
APBD Tahun anggaran 2012 di Kabupaten Indramayu, terlihat dari tahun ke tahun
ada peningkatan secara signifikan, kendatipun dalam pelaksanaan masing-masing di dinas SKPD
nilai dan alokasi anggaran pasti berbeda, namun tujuannya adalah untuk
peningkatan pembangunan di wilayah Kabupaten Indramayu
Jabar.
Raskanna S
Depari Ketua Umum Aktivitas Jurnalistik Independen
Indonesia (AJII) kepada Melayu Pos
mengungkapkan, “Bahwa kini terlihat tahun anggaran 2012
bagi dinas dan kantor yang telah memiliki DIPA ,akan melaksanakan sesuai dengan
renstra yang telah ditetapkan, tujuannya kembali pada rakyat demi kesejahteraan dan peningkatan
ekonomi rakyat. Demi terlaksananya program tersebut, tidak
terlepas dengan anggaran itu, yang semakin berat yang
dipikul oleh para pejabat-pejabat yang telah menyetujui tanda tangan kontrak
politik serta komitmen dengan penguasa
Bupati Indramayu Hj Anna Sophanah dengan Visi
Religius Maju Mandiri dan Sejahtera (REMAJA).”
Sementara
konstelasi politik di Indramayu, mencekam dengan berbagai gerakan politisi
menjelang persiapan Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Barat tahun 2013 mendatang,
ada apa dengan politisi daerah Indramayu?
Sehingga perhelatan dunia politik dan bisnis usaha
berpengaruh? Perlu
kita telesik karena semuanya orang mengetahui namun semuanya juga membisu.
Ini akan jelas berdampak buruk dengan kondisi pembangunan
daerah.
Hal tersebut, sejak
dibukanya lelang tender melalui lelang “Layanan Pengadaan Secara Elektronik
(LPSE ) seperti di Dinas Bina Marga diduga ada sejumlah
17 paket pekerjaan, guna percepatan pembangunan daerah Indramayu,
terlihat adanya dugaan campur tangan para politisi bisnis juga
kalangan elit partai politik memasuki dinas SKPD di Pemkab Indramayu akan
memicu bagi
dunia usaha terjadi persaingan tidak sehat.
Sehingga pengamatan Ketua AJII Raskhanna S Depari,
bahwa penerapan APBD tahun anggaran 2012, terlihat kini mencekam.
Adapun pengumuman Dinas Bina Marga
melalui LPSE, dengan nilai anggaran belasan miliar guna pembangunan Peningkatan
Jalan Manggungan-Gabuswetan Peningkatan Jalan Pekandangan–Sukaurip, Peningkatan Jalan
Sukaperna-Rancajawat Segmen II Peningkatan Jalan Gabuskulon–Wanguk, Segmen III
Peningkatan Jalan Telagasari-Terisi Segmen I Peningkatan Jalan Cangkring-TPI
Peningkatan Jalan Haurgeulis - Bantarwaru Segmen II Peningkatan Jalan Kandanghaur -
Curug, Peningkatan
Jalan Rajasinga – Kroya, Segmen II Peningkatan Jalan Haurgeulis – Bantarwaru,
Segmen III Peningkatan Jalan Sukra - Cilandak, Peningkatan Jalan Tukdana -
Sukamulya Peningkatan Jalan Anjatan - Cilandak, Peningkatan
Jalan Cikedung - Mundakjaya Peningkatan Jalan Bugis - Wanguk Peningkatan Jalan Terisi - Tugu
Segmen I Peningkatan Jalan Sukra - Bugis Segmen I.
Dari sejumlah paket
pekerjaan tersebut konon katanya telah memiliki konstelasi bisnis dan politik
sejak tahun lalu, sehingga bagi pendatang baru dunia usaha tidak harus berharap
mendapatkan pekerjaan dan jangan harap bisa masuk dalam ring yang
telah terbangun rapi oleh sekelompok oknum elit politisi bisnis dan partai
politik. Hal ini bukan rahasia umum, dan siapa saja pasti
mencium serta mengetahui adanya
pagelaran APBD 2012 Banprov di Dinas Bina Marga, “laris manis” akibatnya terjadi adanya ditenggarai antara pengusaha dan politisi bisnis,
sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat, hal ini
perlu adanya pengawasan ekstra ketat, ujar Raskhanna. Wasnadi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar