Masyarakat Bangka Selatan Pertanyakan Dispenda Propinsi Babel

Bangka Selatan, Melayu Pos

Keluhan masyarakat Kecamatan Simpang Rimba umumnya Kabupaten Bangka Selatan memang benar adanya karena keterlambatan dalam pelayanan kantor Samsat Kabupaten Bangka Selatan. Terbukti saat wartawan Melayu Pos bersama warga yang membayar pajak kendaraan bermotor pada tanggal 18 April 2012. Setelah menyerahkan STNK milik ortunya, Saini menunggu dalam waktu 15 menit lalu dipanggil oleh penjaga loket. ”Nanti diambil dua minggu lagi dari sekarang pak,” terang polwan penjaga loket yang tidak mau disebutkan namanya.

Tentu penjelasan seperti ini tidak akan menyenangkan bagi pihak mana pun atau kepada siapapun. Apa lagi jarak tempuh Kecamatan Simpang Rimba sampai ke Toboali Kabupaten Bangka Selatan + 135 km membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk menunaikan seorang warga yang taat kepada negaranya. Pelayanan yang prima adalah tentu membutuhkan SDM serta biaya yang tidak sedikit. Berapa besar kerugian seorang warga tentang rendahnya pelayanan, upah buruh Rp 75.000/hari plus konsumsi dan operasional mencapai Rp 200.000/hari. Harga tersebut kerugian seorang warga yang belum mendapatkan pelayanan. Berbeda dengan kajian terbalik bila seorang PNS, Polisi, TNI dan BUMN/BUMD. Karena dengan catatan pengabdian untuk pelayanan serta otonomi daerah masih jauh panggang dari api. Karena masyarakat hanya terbuai dengan mimpi-mimpi birokrasi yang tak jelas. Pihak Dispenda tentu sudah menyiapkan serta mensiasati serta berdalih yang sistemik untuk diplomasi.

Kadispenda Propinsi Bangka Belitung Iskandar ketika dikonfirmasi tentang pertanyaan masyarakat Bangka Selatan, kebetulan sedang memberikan materi tausiah kepada seluruh jajarannya. Ada juga yang nampak lagi bercengkrama dengan sesama rekannya di beberapa ruangan bawah (lantai 1) kantor tersebut.

Kunjungan Melayu Pos pada tanggal 20 April 2012 ke Dispenda Babel hanya mendapati penjaga gawang tamu harap lapor yang meminta namanya jangan ditulis. Tim Muklis